BEI Perketat Transparansi Kepemilikan Saham, Transaksi Harian Melonjak 114 Persen

Upaya memperkuat pasar modal juga diarahkan untuk meningkatkan daya tarik investasi Indonesia di tengah dinamika ekonomi dunia.
Hal tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam seminar Economic & Capital Market Outlook 2027 bertajuk “Capital Flows 2027: Seizing Opportunity, Strengthening Indonesia’s Global Portfolio Position” yang diselenggarakan BEI pada Selasa (10/11/2026).
Seminar tersebut dihadiri perwakilan Anggota Bursa, Manajer Investasi, Dana Pensiun, serta asosiasi pasar modal.
Sejumlah narasumber yang hadir antara lain Presiden Direktur dan Head of Indonesia PT Allianz Global Investor Asset Management Aliyahdin Saugi serta Chief Economist Citi Indonesia Helmi Arman.
Dalam keynote speech, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy memaparkan bahwa aktivitas perdagangan domestik tetap menunjukkan ketahanan di tengah tekanan pasar global sepanjang 2026.
Rata-rata nilai transaksi harian saham meningkat 11,34 persen menjadi Rp20,11 triliun, sementara jumlah investor pasar modal Indonesia telah mencapai 33,8 juta Single Investor Identification (SID).
Untuk memperkuat daya saing dalam menarik modal global pada 2027, BEI bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan SRO menyiapkan sejumlah langkah reformasi struktural.
Agenda tersebut mencakup peningkatan transparansi kepemilikan saham, penguatan granularitas data investor, pengungkapan informasi HSC, serta peningkatan ketentuan minimum free float menjadi 15 persen secara bertahap.
Selain itu, peningkatan kualitas lebih dari 950 perusahaan tercatat dan penguatan infrastruktur pasar modal juga menjadi bagian dari strategi pendalaman pasar.
Pemerintah dan OJK Perkuat Reformasi Pasar Modal
Komitmen reformasi pasar modal kembali diperkuat melalui rapat koordinasi Reformasi Pasar Modal, Regulasi, dan Free Float yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia pada 12 November 2026.
Pertemuan tersebut melibatkan perwakilan pemerintah, OJK, direksi SRO, Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI), Asosiasi Emiten Indonesia (AEI), serta sejumlah emiten.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Dradjad Wibowo menekankan pentingnya meningkatkan daya saing, ketahanan, dan transparansi pasar modal Indonesia dengan mengacu pada praktik reformasi tata kelola global.
Dalam pembahasan tersebut, OJK dan SRO memaparkan perkembangan regulasi, penegakan hukum, kondisi pasar, metode pengawasan, keterbukaan informasi, hingga penguatan infrastruktur kliring dan penyelesaian transaksi.
Sementara itu, asosiasi dan emiten menyampaikan sejumlah perhatian, terutama terkait kesiapan pasar dalam menyerap tambahan pasokan saham, perlakuan perpajakan produk pasar modal, serta pentingnya memperkuat komunikasi mengenai fundamental perusahaan.
Pemerintah bersama otoritas dan pelaku industri berkomitmen menyelaraskan kebijakan ekonomi riil, memperluas literasi keuangan, serta memperkuat koordinasi lintas sektor.
Langkah tersebut diharapkan mampu menjaga momentum pemulihan, meningkatkan likuiditas, dan membangun pasar modal Indonesia yang lebih transparan, inklusif, kompetitif, serta berkelanjutan.
Dengan penyempurnaan aturan HSC, penguatan ketentuan free float, dan peningkatan kualitas perusahaan tercatat, reformasi pasar modal diharapkan tidak hanya meningkatkan kepercayaan investor domestik, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai tujuan investasi global pada 2027.(YL)





