Digitalisasi Bansos Diperluas, Pemprov Sumsel Dorong Akurasi Data Penerima Manfaat
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendorong penguatan pendataan masyarakat penerima bantuan sosial (bansos) melalui pemanfaatan sistem digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah diterima masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Komitmen itu disampaikan Pemprov Sumsel saat Sekretaris Daerah (Sekda) Sumsel, H. Edward Candra, mengikuti Rapat Koordinasi Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Perlindungan Sosial Tahun 2026 secara virtual, Jumat (18/9/2026).
Rapat koordinasi tersebut digelar Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah Kementerian Sosial RI dengan agenda utama memperkuat akurasi dan pemutakhiran data penerima manfaat melalui sistem perlindungan sosial berbasis digital.
Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf dalam pemaparannya menyampaikan bahwa proses pembaruan Data Terpadu Sosio-Ekonomi Nasional (DTSEN) terus mengalami perkembangan.
Hingga saat ini, sekitar 33 persen data DTSEN telah diperbarui secara nasional. Selain itu, sebanyak 14 juta data telah menjalani proses verifikasi lapangan atau groundcheck, sementara sekitar 4,5 juta warga telah masuk ke dalam platform digitalisasi bansos.
Pemutakhiran data tersebut juga berdampak pada penyaluran bantuan. Sebanyak 4.330.417 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) baru dari kelompok desil 1 hingga 4 yang sebelumnya belum memperoleh bantuan kini tercatat sebagai penerima bansos.
Saifullah menegaskan, ketepatan data menjadi bagian penting dalam memastikan program perlindungan sosial berjalan sesuai sasaran.
“Akurasi data adalah kunci utama agar bantuan tidak salah sasaran,” tegas Saifullah.
