Forum Komite SMA dan SMK Sumsel Matangkan Struktur Pengurus dan Standarisasi AD/ART
“Batasnya sangat tipis. Ini sering menjadi celah yang membuat komite sekolah berpotensi tersandung kasus hukum. Apalagi setiap komite punya AD/ART berbeda-beda. Kita ingin ada standar baku agar aman dari aspek hukum,” bebernya.
Ditambahkannya, komite sekolah memegang peran vital untuk menjembatani kebutuhan sekolah termasuk kebutuhan pendanaan, agar proses belajar mengajar berjalan dengan baik.
“Tugas kita mencari formulasi yang tidak melanggar aturan tapi tetap bisa mendukung sekolah, baik untuk peningkatan mutu maupun kesejahteraan pendidik,” kata Suparman.
Di tempat yang sama, Mondyaboni mendorong DPS-FKSS menjadi forum yang efektif untuk menghapus keraguan komite dalam menjalankan program.
Mondyaboni menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan agar kepala sekolah, guru, dan komite tidak ragu mengambil langkah yang sejalan dengan regulasi.
Sementara, ahli analis pendidikan Riza Pahlevi menambahkan bahwa kehadiran forum tunggal tingkat provinsi ini menjadi momentum memperkuat ekosistem pendidikan yang lebih akuntabel.
Riza menilai penyusunan AD/ART yang seragam akan menjadi fondasi hukum yang memberi kepastian bagi seluruh komite SMA/SMK.
Setelah seluruh struktur dan AD/ART selesai dirumuskan, DPS-FKSS akan menggelar pelantikan dan pengukuhan pengurus provinsi.
Organisasi ini ditargetkan menjadi rujukan utama bagi komite sekolah dalam menjalankan fungsi pengawasan, transparansi, hingga dukungan terhadap pengembangan mutu pendidikan di Sumatera Selatan.(yulie)
