Indonesia Raih Predikat UHC, Gotong Royong Jadi Fondasi Akses Kesehatan Berkeadilan
“Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu bersaing dan berdaya saing tinggi. Karena itu, UHC bukan sekadar program, tetapi bagian dari visi besar pembangunan nasional,” ujar Muhaimin. Sementara...
“Bangsa yang sehat adalah bangsa yang mampu bersaing dan berdaya saing tinggi. Karena itu, UHC bukan sekadar program, tetapi bagian dari visi besar pembangunan nasional,” ujar Muhaimin.
Sementara itu, Ahmad Nizar Shihab, mantan Ketua Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), menekankan bahwa makna sejati UHC adalah memastikan layanan kesehatan mudah diakses dan tidak membuat seseorang jatuh miskin akibat biaya pengobatan. Prinsip inilah yang menjadi dasar sejak awal penyusunan undang-undang terkait jaminan sosial.
“Ketika Undang-Undang BPJS dirancang, para penyusun menginginkan BPJS menjadi salah satu lembaga yang kuat dalam ekosistem kesehatan nasional, namun bukan yang utama. Dengan melibatkan delapan kementerian, semuanya percaya bahwa sistem ini akan membawa masa depan kesehatan yang jauh lebih baik,” kata Nizar.
Ia menjelaskan bahwa dalam UU BPJS yang telah disahkan, BPJS Kesehatan ditempatkan sebagai lembaga yang berada langsung di bawah Presiden, bukan di bawah kementerian mana pun. Keputusan ini diambil untuk memastikan tata kelola jaminan sosial tetap independen, stabil, serta mampu berkoordinasi lintas kementerian tanpa terikat kepentingan sektoral.
Lebih jauh, Nizar menegaskan bahwa inti dari sistem jaminan sosial Indonesia adalah nilai gotong royong yang tertanam dalam undang-undang. Melalui mekanisme saling membantu, masyarakat yang mampu menanggung iuran bersama negara yang hadir membayar iuran bagi warga kurang mampu, Indonesia sedang membangun peradaban baru dalam pelayanan kesehatan.
“Pencapaian UHC ini sejatinya merupakan pengejawantahan nilai paling mendasar bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Tidak ada lagi orang Indonesia yang dibiarkan menderita karena sakit,” ujarnya.
Pada momentum World UHC Day, Nizar meyakini sistem jaminan sosial Indonesia akan terus membuka akses layanan kesehatan yang semakin mudah dan merata. Ia berharap predikat UHC ini menjadi dorongan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat sarana, prasarana, serta kualitas layanan kesehatan demi keberlanjutan sistem di masa depan.
