Jaga Ruang Demokrasi, DPW PGK Sumsel Tolak Segala Bentuk Kekerasan Terhadap Aktivis dan Pejuang HAM
Proses penegakan hukum harus dilakukan secara transparan, profesional, dan berkelanjutan, sehingga tidak menimbulkan spekulasi publik serta mampu memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum.
Negara perlu memastikan bahwa kebebasan berpendapat, kritik, dan advokasi dari kelompok masyarakat sipil tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai bagian penting dari mekanisme demokrasi yang sehat.
“Pemerintah dan aparat penegak hukum diharapkan memberikan jaminan perlindungan terhadap aktivis, jurnalis, dan pegiat masyarakat sipil, agar mereka dapat menjalankan perannya tanpa rasa takut terhadap intimidasi maupun kekerasan,” beber FH sapaan akrabnya.
Selain itu, PGK Sumatera Selatan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga iklim demokrasi yang dewasa dan beradab, dengan mengedepankan dialog, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Sebagai organisasi yang bergerak dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, DPW PGK Sumatera Selatan percaya bahwa demokrasi yang kuat hanya dapat tumbuh apabila negara memberikan ruang aman bagi perbedaan pandangan.
Kritik yang disampaikan secara konstitusional adalah bagian dari cinta terhadap bangsa dan upaya memperbaiki kehidupan bernegara.
“Oleh karena itu, segala bentuk kekerasan terhadap aktivis dan kelompok kritis harus menjadi perhatian serius seluruh pihak,” sambungnya.
Penegakan hukum yang tegas dan adil akan menjadi pesan penting bahwa Indonesia tetap berdiri di atas prinsip negara hukum yang menghormati hak asasi manusia dan kebebasan sipil.
