LKPJ Wali Kota Palembang 2025 , DPRD Tekankan Evaluasi Nyata untuk Masyarakat
Di sisi lain, Fraksi NasDem turut mengkritisi kinerja Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dinilai masih memiliki kelemahan dalam perencanaan anggaran, terutama yang belum sepenuhnya berbasis kebutuhan masyarakat serta kurangnya sinkronisasi antarprogram.
Untuk itu, Pemerintah Kota Palembang didorong memastikan TAPD diisi oleh sumber daya yang profesional dan kompeten guna menghindari kesalahan dalam penyusunan APBD, khususnya APBD Induk Tahun 2026.
Melalui berbagai catatan tersebut, Fraksi NasDem berharap LKPJ tidak hanya menjadi laporan formal, tetapi benar-benar menjadi instrumen evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat Kota Palembang.
Sementara itu, Fraksi Partai Gerindra melalui juru bicaranya, Patra Wibowo, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja Pemerintah Kota Palembang selama tahun anggaran 2025.
“Secara prinsip, LKPJ kepala daerah merupakan evaluasi atas pelaksanaan program dan realisasi anggaran yang telah berjalan. Kami mengapresiasi capaian yang telah diraih pemerintah kota,” ujarnya.
Meski demikian, Fraksi Gerindra memberikan sejumlah catatan penting yang perlu ditindaklanjuti. Salah satunya terkait persoalan banjir yang dinilai masih menjadi kendala utama di Kota Palembang.
“Kami berharap pemerintah kota segera menjalankan program penanggulangan banjir secara lebih maksimal,” kata Patra.
Selain itu, Fraksi Gerindra juga menyoroti bangunan liar yang belum memiliki izin lengkap. Pemerintah diminta untuk bertindak tegas guna mencegah pelanggaran serupa di masa mendatang.
