Menag Nasaruddin Umar: Kemenag Harus Jadi Jembatan Negara dan Umat
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag. “Kita harus...
“Hari ini kita hadirkan para stakeholders, tokoh agama, akademisi, dan ormas-ormas keagamaan. Supaya semua pihak merasa memiliki Kementerian Agama, maka kita libatkan semua,” papar Menag.
“Kita harus merumuskan apa itu umat masa depan dan apa yang harus dilakukan Kemenag. Saya berharap Kemenag bisa memainkan peran penyeimbang ini secara konsisten,” tuturnya.
Nasaruddin Umar juga menyoroti semakin lebarnya jarak antara ajaran agama yang bersifat normatif dengan realitas masyarakat modern yang rasional, terbuka, dan bergerak cepat. Kondisi ini, menurutnya, menuntut kehadiran negara yang proporsional agar tidak memicu ketegangan sosial maupun konflik keagamaan.
“Di sinilah Kementerian Agama harus mampu menjembatani dua dunia yang secara emosional dan intelektual berbeda,” kata Menag.
Selain itu, Menag mengingatkan pentingnya menjaga independensi agama agar tidak dijadikan alat legitimasi politik. Ia menekankan bahwa keseimbangan antara keberpihakan kepada negara dan kepentingan umat harus terus dijaga demi memelihara kepercayaan publik.
“Kaki kita berpijak di negara, tetapi pada saat yang sama kita juga harus berpihak pada kepentingan umat. Jika keseimbangan ini hilang, kepercayaan masyarakat terhadap agama dan negara bisa melemah,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Kamaruddin Amin menjelaskan bahwa lokakarya ini diselenggarakan untuk mendukung penyusunan Outlook Kehidupan Beragama Kementerian Agama Tahun 2026 sebagai dokumen strategis kebijakan.
Ia mengungkapkan bahwa kehidupan keagamaan saat ini menghadapi tantangan serius, mulai dari digitalisasi, perubahan orientasi spiritual generasi muda, polarisasi identitas, maraknya hoaks keagamaan, isu minoritas, konflik rumah ibadah, hingga tantangan global seperti krisis iklim.
“Kondisi ini menuntut kebijakan keagamaan yang responsif, inklusif, dan berbasis data,” ujar Kamaruddin.
Outlook Kehidupan Beragama 2026 diharapkan mampu memetakan tren, isu, serta risiko kehidupan beragama sekaligus menjadi rujukan utama dalam penyusunan program dan layanan Kementerian Agama pada tahun mendatang.
Lokakarya ini diikuti oleh pejabat Eselon I dan II Kementerian Agama, Kepala Kantor Wilayah Kemenag, Rektor Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri, pimpinan organisasi masyarakat keagamaan, tokoh agama, akademisi, serta budayawan dari berbagai daerah di Indonesia.
