Nasib Jabatan Gibran Disorot FWK, Muncul Dua Pilihan: Mundur atau Diberhentikan?
JAKARTA, SRIWIJAYATERKINI.CO – Masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi sorotan dalam diskusi Forum Wartawan Kebangsaan (FWK) di Jakarta, Rabu (11/11/2026). Forum tersebut mengemukakan dua opsi penyelesaian polemik jabatan Gibran, yakni pengunduran diri secara sukarela atau pemberhentian melalui mekanisme konstitusi.
Perbedaan pandangan muncul ketika sejumlah wartawan senior, praktisi hukum, dan tokoh pers membahas konsekuensi hukum serta langkah ketatanegaraan yang dapat ditempuh menyikapi persoalan tersebut.
Meski memiliki pandangan berbeda mengenai mekanisme penyelesaian, peserta diskusi sepakat bahwa kepentingan rakyat, kepastian hukum, dan persatuan bangsa harus menjadi pertimbangan utama.
Koordinator FWK, Raja Pane, mengungkapkan diskusi mengenai masa depan jabatan Wakil Presiden Gibran berlangsung dinamis. Salah satu perhatian utama forum adalah implikasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terhadap persoalan yang berkembang.
Perdebatan kemudian mengerucut pada dua pandangan. Sebagian peserta menilai pengunduran diri sukarela merupakan jalan yang lebih elegan, sedangkan pihak lain menganggap penyelesaian harus ditempuh melalui prosedur konstitusional.
Polemik jabatan Gibran dalam diskusi FWK turut dikaitkan dengan Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026.
Dalam Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard karena pemohon dinilai tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing).
Namun, peserta diskusi juga menyoroti pertimbangan hukum putusan tersebut yang disebut tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah, sertifikat, atau diploma luar negeri milik Gibran yang dapat dijadikan dasar penyetaraan dengan jenjang pendidikan SLTA atau sederajat.
Sementara itu, Putusan MA Nomor 742 K/TUN/2026 menjadi perhatian karena amar putusannya, sebagaimana dipaparkan dalam diskusi, menyatakan batal dan mewajibkan pencabutan surat keterangan yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pencalonan Gibran sebagai Wakil Presiden.
Kedua putusan tersebut menjadi bagian dari pembahasan mengenai implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap jabatan Wakil Presiden.
Wartawan senior sekaligus praktisi hukum, HMU Kurniadi, berpandangan Gibran sebaiknya diberikan kesempatan untuk mengundurkan diri secara sukarela.
Menurutnya, langkah tersebut dapat menjadi pilihan politik kenegarawanan untuk meredam ketegangan, menghindari polarisasi, sekaligus mencegah semakin terbelahnya masyarakat.
Ketua LKBPH PWI Pusat periode 2024-2025 itu menilai pengunduran diri secara sukarela dapat menjadi jalan keluar yang lebih elegan dan bermartabat.
Ia menegaskan, kepentingan bangsa harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Mahasiswa program doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro tersebut juga mengingatkan pentingnya prinsip Salus Populi Suprema Lex Esto, yang berarti keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi.
Prinsip tersebut, menurutnya, harus menjadi landasan moral dan filosofis dalam menyelesaikan persoalan ketatanegaraan. Kekuasaan negara semestinya digunakan untuk melindungi rakyat, menjamin keadilan, menjaga persatuan, serta memastikan keberlangsungan demokrasi.
“Kepentingan dan keselamatan rakyat harus ditempatkan di atas kepentingan kekuasaan. Mas Wapres legowolah. Mundur adalah yang terbaik,” kata Kurniadi.
