Pemprov Sumsel Optimalkan APBD dan Perkuat Digitalisasi Transaksi Daerah 2025
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skala ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran APBD. Upaya mendorong aktivitas ekonomi juga dilakukan melalui inovasi dan reformasi layanan publik....
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa skala ekonomi daerah tidak semata-mata ditentukan oleh besaran APBD. Upaya mendorong aktivitas ekonomi juga dilakukan melalui inovasi dan reformasi layanan publik.
Salah satunya ditunjukkan dengan keberhasilan Sumsel meraih Penghargaan TP2DD Terbaik I se-Sumatera tahun 2025, serta perluasan sistem perizinan yang semakin mudah dan terintegrasi secara digital.
“Kita harus bersiap memasuki tahun 2026, di mana ruang fiskal akan semakin sempit. Tahun depan, APBD Sumsel diproyeksikan turun menjadi Rp9,6 triliun dari Rp11,4 triliun pada tahun sebelumnya,” jelas Edward.
Pada kesempatan yang sama, kegiatan Executive Coffee Morning juga dirangkaikan dengan penggalangan donasi melalui Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (FKIJK) Sumsel. Total donasi yang terkumpul mencapai Rp36.081.575, yang akan disalurkan untuk membantu daerah terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala OJK Sumsel Arifin Susanto memaparkan kondisi sektor jasa keuangan Sumsel sepanjang tahun 2025. Ia menyebutkan bahwa pertumbuhan kredit nasional berada di angka 7,6 persen, sedangkan Sumsel mencatat pertumbuhan sebesar 5,8 persen. Meski demikian, penyaluran kredit produktif di Sumsel masih tergolong positif dengan total mencapai Rp71 triliun.
“Risiko kredit perbankan di Sumsel tetap perlu diwaspadai. Di sisi lain, aktivitas transaksi pasar saham cukup menggeliat. Namun pada sektor fintech, jumlah masyarakat yang meminjam masih lebih tinggi dibandingkan yang menabung,” ujar Arifin.
Ia juga menyoroti meningkatnya kejahatan keuangan dan ancaman keamanan siber. Sepanjang 2025, Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) menerima lebih dari 274 ribu laporan terkait kejahatan keuangan dan serangan siber.
Selain itu, Arifin menyampaikan bahwa berbagai program Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Sumsel berjalan dengan baik, termasuk Program Aksi Pangan dan Sultan Muda Sumsel yang bertujuan mendorong inklusi keuangan masyarakat.
Leave a Reply