Ratu Dewa Tegaskan Dana Hibah APBD Palembang Tak Bisa Diberikan Sembarangan, Ini Aturan Barunya
Dana hibah baru dapat disalurkan setelah penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD).
Penerima hibah selanjutnya wajib menggunakan anggaran sesuai Rencana Anggaran Biaya (RAB), menyampaikan laporan pertanggungjawaban, serta mengembalikan sisa dana yang tidak digunakan ke Kas Daerah.
Menurut Ratu Dewa, ketertiban pengelolaan hibah juga berkaitan dengan pengawasan dan upaya pencegahan korupsi. Hal tersebut menjadi bagian dari perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui indikator Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP), sekaligus menindaklanjuti rekomendasi KPK dan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Untuk memastikan seluruh mekanisme berjalan, ia meminta Sekretaris Daerah selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), bersama Bapperida, BPKAD, dan Inspektorat, segera menyusun alur kerja yang jelas.
Alur tersebut mencakup penerimaan proposal, verifikasi, batas waktu pengusulan hingga penyampaian hasil evaluasi kepada pihak pemohon.
Sementara itu, Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menekankan pentingnya kesamaan pemahaman antara pemerintah daerah sebagai pemberi hibah dan lembaga atau organisasi sebagai penerima.
Ia menjelaskan, pengajuan hibah harus diawali dengan proposal yang merinci kebutuhan serta tujuan penggunaan dana. Setelah itu, pemerintah daerah melakukan verifikasi sebelum menetapkan penerima hibah.
“Penggunaan dana hibah harus sesuai dengan proposal yang diajukan. Pemberi hibah juga harus melakukan verifikasi terlebih dahulu sebelum menetapkan penerimanya,” jelas Fatoni.
Fatoni mengingatkan, tanggung jawab penggunaan dana tidak berhenti setelah anggaran diterima. Penerima hibah harus mampu mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana karena anggaran tersebut menjadi objek pemeriksaan oleh lembaga auditor.
Dalam kesempatan itu, ia juga mengapresiasi capaian opini pemeriksaan keuangan pemerintah daerah yang dinilainya cukup baik. Sosialisasi tersebut sekaligus menjadi ruang untuk menyamakan persepsi antara pemerintah daerah, instansi vertikal, DPRD, hingga organisasi kemasyarakatan.
Selain membahas mekanisme hibah, Fatoni turut menyoroti pentingnya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai salah satu upaya memperkuat kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Ia menyampaikan lima strategi yang dapat ditempuh untuk meningkatkan PAD, yakni intensifikasi, ekstensifikasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), digitalisasi, dan inovasi.
Menurut Fatoni, Kota Palembang memiliki potensi yang perlu dioptimalkan melalui kerja bersama seluruh elemen daerah.
Optimalisasi PAD diharapkan dapat memperkuat kapasitas fiskal pemerintah sehingga pembiayaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal.
Melalui sosialisasi tersebut, Pemkot Palembang berharap seluruh calon penerima hibah memahami ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, pengelolaan dana hibah tidak hanya tertib secara administrasi, tetapi juga transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.(YL)
