Herman Deru Kukuhkan Farid Firman sebagai Kepala BPKP Sumsel, Sinergi Pengawasan Anggaran Diperkuat
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memperkuat sinergi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal pengelolaan keuangan daerah. Langkah tersebut ditandai dengan pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumatera Selatan.
Farid Firman dikukuhkan langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru dalam prosesi yang berlangsung di Griya Agung Palembang, Senin (5/10/2026).
Pengukuhan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi antara Pemprov Sumsel dan BPKP, khususnya dalam pengawasan serta pendampingan pengelolaan anggaran agar berjalan efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.
Prosesi pengukuhan diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Kepala BPKP RI. Setelah itu, Herman Deru mengukuhkan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel, yang dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara dan penyerahan memori jabatan.
Dalam sambutannya, Herman Deru menegaskan bahwa keberadaan BPKP memiliki posisi penting dalam membantu pemerintah daerah menghadapi berbagai persoalan terkait kebijakan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan.
Menurutnya, sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP yang telah berjalan selama ini harus terus diperkuat. Koordinasi tersebut dinilai penting agar pelaksanaan pembangunan di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tetap berada dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik.
“BPKP telah membantu menavigasi kebijakan anggaran provinsi hingga kabupaten/kota, sehingga kita dapat menjaga pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel,” ujar Herman Deru.
Herman Deru juga meminta Farid Firman segera membangun komunikasi dengan Pemprov Sumsel serta pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Selatan.
Menurutnya, komunikasi yang intensif diperlukan agar persoalan dalam pengelolaan anggaran dapat diidentifikasi dan dicarikan solusi sejak awal, bukan setelah muncul persoalan dalam pelaksanaan program.
“Selamat atas amanah baru ini. Kita harus melanjutkan kolaborasi yang sudah terjalin erat. Saya minta Kepala BPKP Sumsel yang baru untuk segera merapat dan berdiskusi,” kata Herman Deru.
Ia mengatakan pemerintah daerah menghadapi tantangan dalam merealisasikan berbagai program pembangunan, terutama ketika ruang fiskal dan kemampuan anggaran terbatas.
Karena itu, kepala daerah dituntut tidak hanya mampu menjalankan anggaran secara administratif, tetapi juga mencari solusi agar program pembangunan yang telah direncanakan tetap memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Herman Deru mengingatkan bahwa berbagai target pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus terus dikawal agar dapat direalisasikan.
“Di tengah keterbatasan, kita tidak boleh mengeluh karena masyarakat menantikan realisasi RPJMD. Kita harus menjadi soft breaker atau pengurai masalah,” tegasnya.
Dalam kondisi tersebut, Herman Deru menilai pendampingan BPKP memiliki peran strategis. Pengawasan dan pendampingan diperlukan agar pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk melakukan inovasi kebijakan anggaran, namun tetap berdasarkan perencanaan yang matang dan sesuai aturan.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Sumsel dan BPKP tidak berhenti pada kegiatan pengawasan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mencari solusi atas berbagai tantangan pembangunan daerah.
“Mari kita satukan visi demi pengelolaan keuangan yang akuntabel,” tambah Herman Deru.
Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), Dr. Setya Nugraha, S.E., M.I.B.A., CGCAE, CHRP, QIA, CIAE, yang hadir mewakili Kepala BPKP RI, menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
Setya berharap komunikasi dan kolaborasi antara BPKP dengan pemerintah daerah, Forkopimda, serta berbagai instansi di Sumatera Selatan dapat terus ditingkatkan.
“Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang telah mengukuhkan Kepala Perwakilan yang baru. Kami berharap kolaborasi dengan Forkopimda dan seluruh instansi di Sumsel dapat terus terjalin dengan cepat dan baik,” ujar Setya.
Menurutnya, dukungan pemerintah daerah menjadi modal penting bagi BPKP dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus mendorong perbaikan tata kelola pemerintahan di Sumatera Selatan.
Pengukuhan Farid Firman sebagai Kepala Perwakilan BPKP Sumsel turut dihadiri Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, jajaran Forkopimda Sumsel, serta para bupati dan wali kota se-Sumatera Selatan.
Dengan hadirnya kepemimpinan baru, sinergi BPKP Sumsel dan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan diharapkan semakin kuat, terutama dalam pengawasan dan pendampingan pengelolaan keuangan daerah.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program pembangunan yang efektif, akuntabel, serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Sumatera Selatan.(YL)
