Kapolda Sumsel Perketat Pengawasan Pangan, Penimbun Bahan Pokok Terancam Ditindak
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Praktik penimbunan dan gangguan distribusi bahan kebutuhan pokok menjadi perhatian serius Polda Sumatera Selatan. Kapolda Sumsel Irjen Pol. Rony Samtana menegaskan, pengawasan stok dan distribusi pangan akan diperketat untuk mencegah kelangkaan barang serta lonjakan harga yang dapat membebani masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Rony saat memimpin rapat koordinasi lintas instansi mengenai pengawasan stok dan stabilitas harga bahan pokok di Ruang Rapat Serbaguna Lantai 2 Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Kamis (12/11/2026).
Dalam pertemuan itu, Polda Sumsel bersama pemerintah daerah dan Perum Bulog Sumselbabel membahas langkah pengawasan terpadu untuk memastikan pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan distribusinya berjalan lancar hingga ke masyarakat.
Kapolda Sumsel menekankan, pengawasan pangan tidak cukup hanya dilakukan ketika harga di pasar mengalami kenaikan atau masyarakat mulai kesulitan mendapatkan barang. Pemantauan harus dilakukan secara berkelanjutan untuk mendeteksi lebih awal potensi kelangkaan, hambatan distribusi, hingga dugaan praktik penimbunan.
“Polda Sumsel berkomitmen penuh mendukung program ketahanan pangan pemerintah dengan memastikan stok bahan pokok tetap aman dan harganya terjangkau. Kami akan mengawal kelancaran distribusi di lapangan serta menindak tegas setiap upaya penimbunan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi masyarakat,” tegas Rony.
Menurutnya, stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok merupakan kepentingan masyarakat luas. Karena itu, seluruh instansi terkait harus memperkuat koordinasi agar setiap persoalan pasokan maupun distribusi dapat segera diantisipasi.
Beras, Minyak Goreng dan Gula Masuk Pengawasan
Dalam rapat koordinasi tersebut, sejumlah komoditas strategis menjadi perhatian, di antaranya beras, minyak goreng, gula, serta berbagai kebutuhan pokok lainnya.
Pengawasan difokuskan pada ketersediaan stok, perkembangan harga, dan kelancaran distribusi bahan pangan di wilayah Sumatera Selatan. Langkah tersebut diperlukan untuk mengetahui lebih awal apabila terdapat ketidakseimbangan antara pasokan dan kebutuhan masyarakat.
Selain memantau ketersediaan barang, pengawasan distribusi juga menjadi perhatian penting. Sebab, hambatan pada rantai pasok berpotensi memengaruhi ketersediaan barang dan harga jual di tingkat konsumen.
Rapat diawali dengan arahan Kapolda Sumsel, kemudian dilanjutkan pemaparan Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol. Ronni Bonic bersama sejumlah perwakilan instansi teknis mengenai kondisi pangan dan strategi pengawasan terpadu di lapangan.
