Firdaus Hasbullah Tegaskan Hukum Tak Boleh Tebang Pilih dalam Kasus Bentrokan Depan Mapolda Sumsel
Menurutnya, penyelesaian persoalan harus mengutamakan dialog dan mekanisme hukum yang sah. Dengan demikian, perbedaan pendapat tidak berkembang menjadi konflik berkepanjangan yang berpotensi menimbulkan korban baru.
Firdaus juga menyoroti laporan mengenai dua jurnalis media lokal yang menjadi korban pengeroyokan saat meliput bentrokan di depan Mapolda Sumsel.
Ia meminta dugaan kekerasan terhadap kedua wartawan tersebut diusut secara serius. Perlindungan terhadap korban, penanganan medis apabila diperlukan, serta akses untuk menempuh proses hukum harus menjadi perhatian pihak terkait.
Menurut Firdaus, jurnalis menjalankan fungsi penting dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Karena itu, keselamatan wartawan saat bertugas perlu mendapat perhatian dan dugaan kekerasan terhadap mereka tidak boleh diabaikan.
“Jurnalis yang sedang menjalankan tugas peliputan harus mendapatkan perlindungan. Dugaan kekerasan terhadap mereka perlu diusut secara serius agar fakta terungkap dan pihak yang terbukti bersalah dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya,” tegasnya.
Ia berharap aparat berwenang memeriksa keterangan korban dan saksi, serta menelusuri bukti yang tersedia untuk mengungkap secara jelas peristiwa yang dialami kedua jurnalis tersebut.
Firdaus menegaskan, pengusutan kasus harus dilakukan berdasarkan fakta, bukan asumsi. Langkah tersebut penting agar penanganan dugaan kekerasan terhadap wartawan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah perhatian publik terhadap bentrokan Mapolda Sumsel, Firdaus mengimbau mahasiswa, kepolisian, dan masyarakat untuk tetap tenang serta tidak terprovokasi oleh informasi yang belum terverifikasi.
Ia meminta seluruh pihak memberi ruang bagi proses pemeriksaan untuk berjalan secara profesional. Keterbukaan informasi dan keberanian mengungkap fakta dinilai menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum.
“Kita tidak boleh membiarkan peristiwa ini berkembang menjadi konflik berkepanjangan. Yang dibutuhkan saat ini adalah keterbukaan, keberanian mengungkap fakta, dan komitmen menegakkan hukum secara adil bagi semua pihak,” katanya.
Firdaus menegaskan, PGK Sumsel akan terus mendorong kehidupan demokrasi yang sehat, penghormatan terhadap kebebasan berpendapat, serta penegakan hukum yang tidak diskriminatif.
Ia berharap pengusutan bentrokan di depan Mapolda Sumsel dapat dilakukan hingga tuntas, dengan mengedepankan profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas.
“Demokrasi membutuhkan keberanian untuk menyampaikan kebenaran, sedangkan negara hukum membutuhkan keberanian untuk menegakkan keadilan. Kami mendorong agar insiden ini diusut tuntas, objektif, dan terbuka kepada publik,” pungkas Firdaus.(YL)
