GNPK-RI Desak Evaluasi Plt Kadis Pertanian Lahat Terkait Polemik Bantuan Hand Traktor
GNPK-RI juga mendorong Dinas Pertanian Kabupaten Lahat menelusuri data penerima bantuan hand traktor, termasuk identitas kelompok tani, alamat penerima, dokumen penetapan, dan bukti penyerahan bantuan.
Aprizal menilai penelusuran data secara menyeluruh penting untuk memastikan apakah penyaluran bantuan telah sesuai dengan ketentuan program Kementerian Pertanian.
Ia berpandangan bahwa apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data penerima dan kondisi di lapangan, instansi terkait perlu mengambil langkah korektif sesuai kewenangan dan prosedur yang berlaku.
Di sisi lain, dugaan adanya praktik tidak sehat dalam penyaluran bantuan yang disoroti GNPK-RI perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dokumen dan klarifikasi pihak-pihak terkait. Hingga terdapat hasil pemeriksaan yang berwenang, dugaan tersebut tidak dapat dianggap sebagai pelanggaran yang telah terbukti.
Aprizal menyebut pernyataan bahwa penarikan bantuan bukan menjadi hak atau kewenangan dinas berpotensi menimbulkan kekecewaan di kalangan petani apabila tidak disertai penjelasan dan penyelesaian yang memadai.
GNPK-RI memperingatkan bahwa persoalan tersebut dapat mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Pertanian Kabupaten Lahat.
Karena itu, GNPK-RI meminta pemerintah daerah tidak mengabaikan persoalan tersebut dan segera mengupayakan penyelesaian berdasarkan hasil penelusuran yang objektif.
Organisasi itu juga mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Lahat mengusut akar persoalan, memeriksa kesesuaian data penerima, serta memastikan bantuan hand traktor digunakan oleh kelompok tani yang memenuhi persyaratan.
Bagi GNPK-RI, penyelesaian polemik bantuan hand traktor bukan semata-mata persoalan pergantian pejabat, melainkan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas penyaluran bantuan pemerintah agar tepat sasaran dan memberikan manfaat bagi petani.(ROY)
