Ratu Dewa Tegaskan Dana Hibah APBD Palembang Tak Bisa Diberikan Sembarangan, Ini Aturan Barunya
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pemerintah Kota Palembang memperketat mekanisme pemberian dana hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Wali Kota Palembang Ratu Dewa menegaskan, setiap usulan bantuan harus melalui proses verifikasi, memenuhi persyaratan administrasi, serta memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Ratu Dewa dalam Sosialisasi Mekanisme Kebijakan Pemberian Hibah yang Bersumber dari APBD, dengan menghadirkan Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni, sebagai narasumber.
Menurut Ratu Dewa, pemberian hibah bukan merupakan hak yang otomatis diterima setiap lembaga atau organisasi setiap tahun. Penganggarannya harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan mendahulukan pemenuhan belanja wajib serta prioritas pembangunan.
“Setiap rupiah yang bersumber dari APBD merupakan uang rakyat. Karena itu, penggunaannya harus benar-benar memberikan manfaat, tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Ratu Dewa.
Ia menjelaskan, keterbatasan ruang fiskal Kota Palembang mengharuskan pemerintah daerah lebih selektif dalam mempertimbangkan setiap permohonan hibah. Terlebih, pemerintah harus terlebih dahulu memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM), termasuk alokasi wajib untuk sektor pendidikan dan infrastruktur.
Ratu Dewa mengingatkan, lembaga maupun organisasi yang ingin mengajukan dana hibah tidak bisa hanya menyampaikan permohonan ketika anggaran sudah disusun.
Seluruh proposal harus diajukan secara tertulis kepada Wali Kota Palembang pada tahapan perencanaan, dengan tembusan kepada perangkat daerah terkait.
Usulan tersebut juga harus tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebelum dilanjutkan ke tahapan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) hingga penganggaran dalam APBD.
Untuk perencanaan Tahun Anggaran 2028, proses pengusulan mulai dilakukan pada Desember 2026 melalui penyusunan rancangan awal Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah. Selanjutnya, forum perangkat daerah dijadwalkan paling lambat akhir Februari 2027.
Karena itu, Ratu Dewa meminta calon penerima hibah mempersiapkan proposal sejak awal. Dokumen yang diajukan harus lengkap, memiliki peruntukan spesifik, disertai persyaratan legalitas, serta menjelaskan kebutuhan dan manfaat kegiatan secara terukur.
Selain memperketat pengajuan, Pemkot Palembang juga mengingatkan adanya batasan penggunaan dana hibah.
Ratu Dewa menegaskan, hibah tidak diperuntukkan bagi kebutuhan belanja operasional seperti honorarium, perjalanan dinas, maupun alat tulis kantor (ATK).
Pemberian hibah juga tidak bersifat rutin atau berkesinambungan. Setiap kegiatan yang dibiayai harus direncanakan dan diselesaikan dalam satu tahun anggaran sesuai ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, perangkat daerah yang bertugas mengevaluasi proposal diminta bekerja secara objektif dan profesional. Penilaian harus mencakup aspek legalitas, kelengkapan administrasi, serta kesesuaian usulan dengan sasaran pembangunan daerah.
“Proses evaluasi harus dilakukan secara profesional, objektif, dan bebas dari konflik kepentingan. Tidak boleh ada janji pemberian hibah di luar mekanisme yang telah ditetapkan,” ujarnya.
Aspek pertanggungjawaban juga menjadi perhatian dalam kebijakan tersebut. Seluruh tahapan pemberian hibah harus tercatat melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), mulai dari pengajuan proposal, evaluasi, penganggaran hingga penyaluran.
