Tak Terima Dijatuhi Sanksi PTDH, Ahrie Sonta Ajukan Banding dalam Kasus Penyadapan Prabowo
JAKARTA, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pemecatan Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution dari institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) kini memasuki babak baru. Tidak menerima putusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) yang dijatuhkan melalui sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP), Ahrie resmi menyatakan banding.
Pengajuan banding tersebut menjadi perkembangan terbaru dalam kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret sejumlah perwira tinggi Polri. Melalui langkah hukum internal ini, Ahrie menggunakan haknya untuk meminta pemeriksaan ulang atas putusan sidang etik yang berujung pada pemecatan dirinya.
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir membenarkan bahwa Ahrie telah mengajukan banding setelah putusan sidang etik dibacakan di Gedung Propam Polri, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
“Terduga pelanggar AS, sesuai dengan haknya, dalam menanggapi putusan sidang telah menyatakan banding,” kata Johnny Eddizon Isir kepada wartawan.
Johnny menjelaskan, permohonan tersebut akan diproses sesuai mekanisme penegakan kode etik di lingkungan Polri. Selanjutnya, perkara Ahrie akan diperiksa oleh komisi pada tingkat banding.
“Nanti ada proses untuk kemudian bandingnya nanti akan diperiksa oleh Komisi di tingkat banding,” ujarnya.
Sebelum menyatakan banding, Ahrie terlebih dahulu menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam putusannya, majelis etik menjatuhkan sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai anggota Polri.
Selain pemecatan, majelis juga menjatuhkan sanksi etika berupa pernyataan bahwa perbuatan Ahrie merupakan tindakan tercela.
Johnny Eddizon Isir menegaskan, keputusan tersebut merupakan hasil pemeriksaan dan pertimbangan majelis etik terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan Ahrie.
“Sanksi administratif pemberhentian tidak hormat sebagai anggota Polri,” tegas Johnny.
Ia menambahkan, sanksi etika juga diberikan atas perilaku yang dinilai melanggar ketentuan profesi kepolisian.
“Terhadap terduga pelanggar AS diputuskan sanksi yang bersifat etika yaitu perilaku pelanggar perbuatan tercela,” lanjutnya.
Dengan adanya pengajuan banding, putusan PTDH terhadap Ahrie selanjutnya akan melalui pemeriksaan pada tingkat banding sesuai ketentuan yang berlaku.
