Tak Terima Dijatuhi Sanksi PTDH, Ahrie Sonta Ajukan Banding dalam Kasus Penyadapan Prabowo
Kasus yang menjerat Ahrie berkaitan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan ketika dirinya menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kabag Monitoring Center (Mon) Robinopsnal Bareskrim Polri.
Dalam jabatan tersebut, Ahrie diduga memanfaatkan akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan tanpa mengikuti prosedur yang semestinya.
Menurut Johnny, dugaan pelanggaran itu berkaitan dengan penggunaan kewenangan serta fasilitas teknologi institusi kepolisian yang tidak sesuai dengan ketentuan.
“Diduga menggunakan kewenangan berupa akses terhadap perangkat teknologi milik Polri untuk melakukan penyadapan secara tidak profesional dan tidak sesuai dengan prosedur,” ungkapnya.
Atas dugaan pelanggaran tersebut, Ahrie disangkakan melanggar Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri.
Selain itu, dugaan pelanggaran juga dikaitkan dengan sejumlah ketentuan dalam Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri.
Ketentuan tersebut meliputi Pasal 5 ayat (1) huruf c dan g mengenai kewajiban dalam etika kelembagaan, Pasal 8 huruf c angka 1 tentang etika kepribadian, serta Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b terkait larangan dalam etika kelembagaan.
Kasus dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto sebelumnya berkembang menjadi sorotan di lingkungan kepolisian. Penanganan perkara tersebut turut menyeret sejumlah nama perwira tinggi.
Dalam materi perkara yang disampaikan, terdapat empat perwira tinggi yang disebut terkait kasus tersebut, yakni Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Eko Hadi Santoso, dan Irjen Pol Slamet Uliandi.
Penyidik mendalami dugaan penyadapan terhadap sejumlah nomor telepon, termasuk nomor yang disebut milik Presiden Prabowo Subianto.
Pengusutan juga mencakup dugaan penyadapan terhadap sejumlah pihak lain, mulai dari tokoh politik, pejabat negara, jurnalis, hingga kalangan pengusaha.
Perkara ini memiliki dua jalur penanganan yang perlu dibedakan, yakni proses pidana dan penegakan kode etik internal Polri. Sanksi PTDH terhadap Ahrie merupakan bagian dari proses etik, sedangkan pengajuan banding menjadi upaya untuk menguji kembali putusan tersebut.
Kini, langkah banding Ahrie Sonta menjadi perkembangan penting dalam penanganan kasus dugaan penyadapan Prabowo. Hasil pemeriksaan di tingkat banding akan menentukan kelanjutan putusan etik yang sebelumnya menjatuhkan sanksi pemecatan terhadap dirinya.(*)
