Bawa Teori Waltz dan Morgenthau, Teguh Santosa Bedah Logika Realisme Politik Era Prabowo
Karena itu, menurut dia, Indonesia tidak lagi bisa menggantungkan keamanan dan kepentingan ekonominya pada kekuatan eksternal.
Ia menyebut pendekatan tersebut sejalan dengan teori realisme politik yang dikembangkan ilmuwan hubungan internasional Hans Morgenthau dan Kenneth Waltz.
“Morgenthau mengingatkan bahwa moralitas universal tidak bisa menggantikan kepentingan nasional. Negara harus mengurus dirinya sendiri terlebih dulu,” ujar Teguh.
Ia menjelaskan, Morgenthau memandang politik internasional sebagai arena perebutan kekuasaan, sehingga negara yang gagal menjaga kekuatan nasionalnya akan mudah tersingkir dalam percaturan global.
Sementara Kenneth Waltz, lanjut Teguh, melalui teori realisme struktural menilai sistem internasional bersifat anarkis karena tidak ada otoritas tunggal yang benar-benar mampu melindungi seluruh negara.
“Waltz bilang, di sistem tanpa otoritas pusat, negara tidak bisa berharap pada kebaikan negara lain. Yang bisa diandalkan hanya kemampuan sendiri,” katanya.
Menurut Teguh, logika itulah yang terlihat dalam arah kebijakan pemerintahan Prabowo yang menitikberatkan pada penguatan kapasitas domestik di sektor pangan, energi, teknologi hingga pertahanan.
Ia menyebut konsep tersebut sebagai inclusive security atau keamanan inklusif.
“Indonesia tidak bisa mengandalkan keamanannya pada pihak lain, baik negara tetangga maupun sistem internasional itu sendiri. Keamanan inklusif artinya kita membangun kemampuan bertahan dari dalam,” tegasnya.
Dalam konteks itu, program seperti makan bergizi gratis, koperasi merah putih, sekolah rakyat hingga hilirisasi industri dinilai bukan sekadar kebijakan populis atau sosial, melainkan bagian dari strategi memperkuat fondasi nasional menghadapi ketidakpastian global.
