Bersama Pemkab Muba dan SKK Migas, Kapolda Sumsel Kawal Penataan Sumur Minyak Rakyat di Hindoli
MUSI BANYUASIN, SRIWIJAYATERKINI.CO — Kapolda Sumsel Irjen Pol Rony Samtana, melakukan inspeksi dan pengecekan kawasan sumur minyak masyarakat di Hindoli, Kabupaten Musi Banyuasin.
Kegiatan ini memperkuat koordinasi lintas sektor untuk menata aktivitas sumur minyak rakyat agar berjalan sesuai ketentuan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Penataan tersebut melibatkan Polres Musi Banyuasin, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, TNI, SKK Migas, dan Pertamina.
Kapolda Sumsel bersama perwakilan SKK Migas Sumbagsel, Bambang, serta perwakilan Pertamina meninjau langsung kawasan yang selama ini menjadi perhatian pemerintah karena aktivitas ribuan sumur minyak masyarakat belum seluruhnya menerapkan standar pengelolaan dan keselamatan kerja.
Kapolda Sumsel menjelaskan, inspeksi tersebut bertujuan memastikan pengelolaan sumur minyak masyarakat berjalan sesuai peraturan perundang-undangan dan kaidah teknik pertambangan yang baik.
Kondisi pengelolaan yang belum tertata berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, persoalan sosial, hingga gangguan keamanan.
Menurutnya, Peraturan Menteri ESDM Nomor 14 Tahun 2025 menjadi salah satu landasan untuk memberikan ruang kepada masyarakat dalam mengelola sumur minyak sesuai ketentuan.
Ke depan, pengelolaan kawasan diharapkan berlangsung melalui mekanisme terorganisasi dengan melibatkan koperasi yang dipercaya pemerintah daerah.
Kapolda juga menekankan pentingnya kesamaan persepsi seluruh pihak dalam menjalankan penataan tersebut.
Ia berharap kawasan Hindoli dapat menjadi percontohan pengelolaan sumur minyak masyarakat, baik di Kabupaten Musi Banyuasin maupun daerah lain dengan kondisi serupa.
Salah satu perhatian utama dalam penataan ini adalah pemberdayaan tenaga kerja lokal. Pemerintah daerah bersama pihak terkait telah menyepakati bahwa pemilik sumur dari luar Kabupaten Musi Banyuasin tetap harus mengutamakan masyarakat lokal sebagai tenaga kerja di lapangan.
Kebijakan tersebut diharapkan membuka kesempatan kerja sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Muba.
Pemerintah daerah juga mendorong pembinaan terhadap pemilik sumur, pekerja, koperasi, serta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Selain pemberdayaan masyarakat, aspek keselamatan kerja menjadi perhatian penting. Kapolda menekankan larangan aktivitas pekerjaan pada malam hari untuk meminimalkan risiko kecelakaan, termasuk bahaya gas yang dapat memicu kebakaran maupun ledakan.
Pengaturan jam kerja juga berkaitan dengan faktor kelelahan pekerja serta upaya mencegah potensi penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang. Karena itu, pengawasan terhadap jam operasional, kondisi pekerja, dan penerapan standar keselamatan perlu berjalan konsisten.
