Skandal Kredit Rumah Subsidi FLPP 2024–2025 di OKU Timur, Kejari Sita 163 Dokumen dari Bank Sumsel Babel
Pernyataan Resmi Kejari OKU Timur
Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Dennie Sagita, melalui Kasi Intelijen Sefri Hendra, Rabu (4/3/2026), menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang telah disita akan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
Table Of Content
“Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih terus dilakukan guna menentukan konstruksi hukum dan pertanggungjawaban masing-masing pihak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya, seluruh pihak yang diperiksa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses Penyidikan Masih Berkembang
Kejari OKU Timur memastikan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi FLPP ini akan terus berkembang seiring dengan pendalaman alat bukti yang telah diamankan. Tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyaluran kredit rumah subsidi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena program FLPP merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara serta menghambat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
Sejauh ini, penyidik masih fokus pada pengumpulan alat bukti dan klarifikasi terhadap sejumlah pihak. Penetapan tersangka akan dilakukan apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi berdasarkan hasil penyidikan.
Dengan disitanya 163 dokumen dari Bank Sumsel Babel Cabang Pembantu Martapura, penyidik memiliki bahan awal yang cukup signifikan untuk mengurai dugaan penyimpangan dalam penyaluran kredit FLPP 2024–2025 di OKU Timur.
Masyarakat pun diharapkan tetap menunggu perkembangan resmi dari Kejaksaan Negeri OKU Timur terkait hasil akhir penyidikan perkara ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum, khususnya dalam kasus dugaan korupsi program rumah subsidi.
