Skandal Kredit Rumah Subsidi FLPP 2024–2025 di OKU Timur, Kejari Sita 163 Dokumen dari Bank Sumsel Babel
Seluruh dokumen yang diamankan berkaitan langsung dengan proses penyaluran kredit FLPP kepada masyarakat berpenghasilan rendah di Kabupaten OKU Timur. Penyitaan ini bertujuan untuk menelusuri apakah terdapat penyimpangan prosedur, manipulasi data, atau indikasi pelanggaran hukum dalam proses pembiayaan.
Table Of Content
Dokumen-dokumen tersebut selanjutnya akan diteliti dan dianalisis secara mendalam guna memperkuat alat bukti dalam perkara dugaan korupsi FLPP OKU Timur 2024–2025.
Pernyataan Resmi Kejari OKU Timur
Kepala Kejaksaan Negeri OKU Timur, Dennie Sagita, melalui Kasi Intelijen Sefri Hendra, Rabu (4/3/2026), menyampaikan bahwa seluruh dokumen yang telah disita akan menjadi bagian penting dalam proses pembuktian.
“Pemeriksaan terhadap pihak-pihak terkait masih terus dilakukan guna menentukan konstruksi hukum dan pertanggungjawaban masing-masing pihak,” ujarnya.
Ia juga menegaskan bahwa penanganan perkara ini dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Artinya, seluruh pihak yang diperiksa tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
Proses Penyidikan Masih Berkembang
Kejari OKU Timur memastikan bahwa proses penyidikan dugaan korupsi FLPP ini akan terus berkembang seiring dengan pendalaman alat bukti yang telah diamankan. Tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan lanjutan terhadap pihak-pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan proses penyaluran kredit rumah subsidi tersebut.
Kasus ini menjadi perhatian publik karena program FLPP merupakan salah satu program strategis pemerintah dalam menyediakan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Jika terbukti terjadi penyimpangan, maka hal tersebut berpotensi merugikan negara serta menghambat akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau.
