Gubernur Herman Deru Tekankan Legalitas dan Akuntabilitas Saat Lantik Pengurus PMI Empat Daerah
Ia juga menekankan empat prinsip utama dalam pengelolaan anggaran PMI, yakni seluruh transaksi dilakukan secara non-tunai, tidak ada markup dalam setiap transaksi, tidak ada kegiatan fiktif, serta setiap kegiatan harus memberikan dampak dan manfaat bagi masyarakat.
“Pak Sekda, saya minta dibuatkan surat tembusan ke kabupaten/kota agar meminta pendampingan dari inspektorat masing-masing,” tambahnya.
Lebih lanjut, Herman Deru meminta PMI aktif menjalin kemitraan melalui nota kesepahaman (MoU), meningkatkan kesiapsiagaan bencana, serta menggalakkan sosialisasi pertolongan pertama secara berkala dengan melibatkan Palang Merah Remaja (PMR).
Sementara itu, Ketua PMI Provinsi Sumsel, Hj Feby Herman Deru, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada para pengurus kabupaten/kota yang baru dilantik atas kesediaannya mengemban misi kemanusiaan.
“Selamat kepada kepengurusan yang baru dilantik. Amanah yang diemban ini bukan sekadar atribut, melainkan kepercayaan untuk berbuat tanpa pamrih. Niat baik saja tidak cukup, kita tetap dituntut bertanggung jawab melalui laporan keuangan yang akuntabel,” ujar Feby.
Ia menyarankan agar bantuan kemanusiaan ke depan lebih diprioritaskan dalam bentuk barang sehingga penyalurannya kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat dan pertanggungjawabannya sesuai prosedur.
Selain itu, PMI juga didorong lebih agresif memenuhi kebutuhan darah melalui sistem “jemput bola” serta memperluas jejaring organisasi hingga tingkat desa.
“Kebutuhan darah sangat tinggi, bukan hanya untuk korban kecelakaan, tetapi juga ibu hamil dan anak penderita talasemia. Kita bisa memaksimalkan gerakan gotong royong, salah satunya melalui program PMI Goes to School,” pungkasnya.
