Karhutla Berulang di OKI Jadi Sorotan, Pemkab Perkuat Respons di Zona Rawan
Keterbatasan personel dan peralatan menjadi salah satu perhatian dalam evaluasi penanganan karhutla. Pemkab OKI akan mempercepat pemenuhan sarana dan prasarana berdasarkan usulan dari BPBD, TNI dan Polri.
Kebutuhan tambahan personel dan relawan juga akan menjadi bagian dari evaluasi. Selain pemadaman, patroli terpadu akan diperkuat dengan menyesuaikan wilayah yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
Upaya pencegahan juga diarahkan pada ketersediaan sumber air. Pemkab OKI memetakan kebutuhan sumur bor, embung dan sekat kanal yang dapat mendukung pencegahan serta penanganan kebakaran di kawasan rawan.
Penyesuaian anggaran dapat dilakukan apabila terdapat kebutuhan mendesak untuk penanganan karhutla, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku.
Bupati OKI Muchendi Mahzareki juga memberikan perhatian terhadap kebakaran yang terjadi berulang di kawasan konsesi.
Perusahaan maupun pengelola lahan diminta memperkuat langkah pencegahan dan penanganan kebakaran di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.
“Kalau terjadi kebakaran berulang di satu lokasi, kita harus tahu penyebabnya dan siapa yang bertanggung jawab. Perusahaan yang memiliki atau mengelola lahan harus terlibat maksimal,” tegas Muchendi.
Pemetaan lokasi karhutla berulang di OKI diharapkan dapat membantu pemerintah menentukan langkah penanganan yang lebih tepat, sekaligus memperjelas kebutuhan patroli dan sarana pencegahan di setiap zona.
Selain menangani kebakaran, Pemkab OKI juga memantau dampak asap terhadap masyarakat. Sebanyak 33 puskesmas dilibatkan untuk memantau kondisi kesehatan warga, termasuk perkembangan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).
Kelompok masyarakat yang rentan terdampak asap juga menjadi perhatian. Data dari puskesmas akan digunakan sebagai dasar dalam menyiapkan dukungan kesehatan berupa masker, vitamin dan pelayanan medis.
Muchendi menegaskan bahwa penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman api. Dampak yang dirasakan masyarakat juga harus menjadi bagian dari evaluasi pemerintah.
“Jangan sampai kita hanya bicara api, tetapi lupa dampaknya kepada masyarakat,” kata Muchendi.(NIS)
