Usai Putusan MA, Gibran Sampaikan Keinginan Mundur dari Kursi Wakil Presiden
Putusan tersebut menjadi perkembangan penting dalam sengketa administrasi dokumen pendidikan Gibran yang sebelumnya telah diperiksa di PTUN Jakarta.
Sebelumnya, gugatan dengan nomor perkara 62/G/2026/PTUN.JKT tidak dapat diterima oleh PTUN Jakarta karena pengadilan menyatakan tidak berwenang memeriksa perkara tersebut.
Setelah melalui proses kasasi, Mahkamah Agung memberikan putusan berbeda dengan mengabulkan gugatan yang diajukan penggugat.
Polemik Pendidikan Gibran Juga Pernah Bergulir di MK
Persoalan dokumen pendidikan Gibran bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Sebelumnya, persyaratan pendidikan Gibran saat maju sebagai calon Wakil Presiden pada Pilpres 2024 juga pernah dipersoalkan melalui gugatan di Mahkamah Konstitusi.
Dalam perkara tersebut, MK menyatakan permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing.
Namun, dalam pertimbangan hukumnya, MK menyinggung tidak ditemukannya dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan SMA atau sederajat.
MK juga menegaskan bahwa penilaian mengenai keabsahan dan terpenuhinya persyaratan calon presiden maupun calon wakil presiden merupakan kewenangan lembaga lain.
Perkembangan putusan MA kemudian kembali membawa persoalan dokumen pendidikan Gibran menjadi perhatian dalam dinamika politik dan hukum nasional.
Gibran Belum Resmi Mengundurkan Diri dari Jabatan Wapres
Di tengah polemik tersebut, pernyataan mengenai niat Gibran untuk mundur dari kursi Wakil Presiden menjadi sorotan. Namun, penyampaian keinginan mengundurkan diri kepada Presiden tidak serta-merta berarti pengunduran diri telah resmi berlaku.
Berdasarkan keterangan Istana pada Selasa (10/11/2026), Gibran masih meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikannya melalui proses peradilan.
Dengan demikian, belum ada keterangan bahwa Gibran telah menyelesaikan proses pengunduran dirinya secara resmi dari jabatan Wakil Presiden.
Perkembangan selanjutnya akan bergantung pada proses hukum yang ditempuh serta langkah yang diambil Gibran setelah pertemuannya dengan Presiden Prabowo.
Polemik ini kini tidak hanya menjadi persoalan administrasi dokumen pendidikan, tetapi juga menyangkut kepastian hukum dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan serta proses demokrasi di Indonesia.(*)
