Usai Putusan MA, Gibran Sampaikan Keinginan Mundur dari Kursi Wakil Presiden
JAKARTA, SRIWIJAYATERKINI.CO – Keinginan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mundur dari jabatannya terungkap setelah dirinya bertemu Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta. Pernyataan tersebut muncul di tengah polemik dokumen pendidikan Gibran menyusul putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengabulkan gugatan terkait surat keterangan penyetaraan ijazah SMA miliknya.
Meski telah menyampaikan niat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo, Gibran belum resmi meninggalkan jabatan Wakil Presiden. Dalam pertemuan tersebut, ia justru meminta kesempatan untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan saat pencalonan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.
Informasi mengenai keinginan Gibran mundur dari kursi Wakil Presiden disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi dalam konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Menurut Prasetyo, pertemuan antara Presiden Prabowo dan Gibran berlangsung sekitar dua setengah jam. Salah satu pembahasannya adalah dinamika politik dan hukum setelah munculnya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung.
“Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang berkaitan dengan keputusan di MK maupun di MA,” kata Prasetyo.
Prabowo Beri Masukan, Gibran Minta Kesempatan
Prasetyo menjelaskan, Presiden Prabowo tidak menyampaikan penolakan terhadap keinginan Gibran untuk mengundurkan diri. Namun, dalam pertemuan tersebut, Prabowo memberikan sejumlah saran dan masukan kepada wakilnya.
Setelah berdiskusi, Gibran meminta waktu untuk membuktikan keabsahan dokumen pendidikan yang dimilikinya melalui proses hukum di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
“Namun dalam diskusi, Bapak Presiden memberikan saran-saran dan Bapak Wapres Gibran Rakabuming Raka memohon untuk diberi kesempatan untuk dapat membuktikan keabsahan dokumen yang dimiliki dalam proses peradilan di PTUN,” ujar Prasetyo.
Pernyataan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan dokumen pendidikan masih menjadi bagian penting dalam pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Gibran.
MA Kabulkan Gugatan terkait Dokumen Pendidikan Gibran
Keinginan Gibran untuk mundur dari jabatan Wakil Presiden mencuat setelah Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan dalam perkara Nomor 742 K/TUN/2026.
Putusan yang diketok pada 30 Oktober 2026 tersebut membatalkan putusan pengadilan tingkat sebelumnya dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
Perkara ini berkaitan dengan surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA yang digunakan Gibran sebagai dokumen persyaratan pencalonan Wakil Presiden pada Pilpres 2024.
Dalam amar putusannya, MA menyatakan mengabulkan kasasi, membatalkan putusan judex facti, dan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya.
