Pemerintah Siapkan BSU 2026 Rp900 Ribu, Begini Kriteria Pekerja yang Diprioritaskan
JAKARTA, SRIWIJAYATERKINI.CO – Pemerintah menyiapkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2026 sebesar Rp900.000 untuk membantu pekerja berpenghasilan rendah. Dalam program ini, pekerja dengan gaji di bawah Rp3 juta per bulan menjadi kelompok yang diprioritaskan untuk menerima bantuan.
Program BSU 2026 diperkirakan menyasar sekitar 13,3 juta pekerja. Namun, calon penerima masih harus menunggu proses pendataan dan verifikasi yang dilakukan pemerintah sebelum penyaluran bantuan ditetapkan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, batas maksimal penghasilan pekerja yang menjadi sasaran BSU ditetapkan sebesar Rp3,5 juta per bulan. Meski demikian, perhatian utama pemerintah diarahkan kepada pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3 juta.
“Pokoknya BSU kan di bawah Rp3 juta, pokoknya semua yang di bawah Rp3 juta itu akan diberikan BSU. Ya sekarang datanya masih diitukan di Kemenaker,” kata Airlangga kepada wartawan, Senin (9/11/2026).
Besaran bantuan yang disiapkan pemerintah mencapai Rp900.000 untuk setiap penerima. Nilai tersebut merupakan akumulasi bantuan selama tiga bulan, dengan perhitungan Rp300.000 per bulan.
Sesuai rencana, pembayaran dilakukan sekaligus. Penyaluran BSU 2026 dijadwalkan berlangsung pada November hingga Desember 2026.
Kriteria Penerima BSU 2026 Masih Diverifikasi
Meski pemerintah telah menyampaikan kelompok pekerja yang diprioritaskan, penetapan penerima BSU 2026 belum sepenuhnya selesai.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) masih mempersiapkan mekanisme pelaksanaan program sekaligus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan.
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli mengatakan, data calon penerima yang berasal dari BPJS Ketenagakerjaan akan diperiksa terlebih dahulu melalui proses pembersihan dan pemadanan data atau cleansing.
Langkah tersebut diperlukan untuk memastikan data pekerja sesuai dengan ketentuan sebelum ditetapkan sebagai penerima bantuan subsidi upah.
“Sejauh ini masih di Kementerian Keuangan. Nanti data dari BPJS TK nanti kita akan cleansing,” ujar Yassierli.
Menurut dia, pemerintah masih menunggu kepastian jadwal pelaksanaan program tersebut.
