Kemenag Terbitkan Aturan Baru, Pesantren Wajib Lindungi Santri dari Kekerasan dan Bullying
JAKARTA, SRIWIJAYATERKINI.CO – Kementerian Agama (Kemenag) memperkuat upaya pencegahan kekerasan di lingkungan pesantren melalui penerbitan aturan baru tentang sistem perlindungan santri. Kebijakan ini mengharuskan pesantren membangun mekanisme perlindungan yang terintegrasi dalam tata kelola lembaga pendidikan.
Aturan tersebut tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri atau Himayatu Thalabah melalui model Safeguarding.
Ditetapkan pada 2 November 2026, petunjuk teknis (juknis) ini menjadi pedoman nasional bagi pesantren dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, sekaligus mencegah berbagai bentuk kekerasan, mulai dari perundungan hingga kekerasan seksual terhadap santri.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag, Basnang Said, mengatakan perlindungan santri tidak boleh hanya dilakukan ketika terjadi persoalan. Menurutnya, sistem pengamanan harus dibangun sejak awal dan menjadi bagian dari tanggung jawab seluruh unsur pesantren.
“Juknis ini menjadi panduan untuk pengasuh sampai pengurus pesantren dalam proses penguatan tata kelola sistem perlindungan santri. Dalam bahasa Arab kita menyebutnya sebagai Himayatu Thalabah melalui model safeguarding,” ujar Basnang di Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, karakter pendidikan pesantren yang menerapkan sistem asrama membuat interaksi antara santri, kiai, ustaz, dan pembina berlangsung hampir sepanjang waktu.
Kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kemandirian santri. Namun, intensitas interaksi yang tinggi juga membutuhkan sistem pengawasan dan perlindungan yang jelas, terutama karena banyak santri masih berusia anak.
Karena itu, Kemenag mendorong penerapan pendekatan child safeguarding yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian kasus, tetapi juga mengutamakan pencegahan melalui kebijakan, prosedur, budaya lembaga, dan peningkatan kemampuan sumber daya manusia.
Basnang menegaskan, tanggung jawab menciptakan lingkungan pendidikan yang aman berada pada orang dewasa dan institusi pesantren, bukan dibebankan kepada anak.
“Menjaga santri adalah amanah dari orang tua kepada pesantren. Juknis ini adalah ikhtiar kita menunaikan maqashid al-syari’ah dalam praktik pendidikan sehari-hari,” katanya.
Ia berharap setiap pesantren mampu mendeteksi potensi ancaman sejak dini, mengenali pola perundungan dan kekerasan seksual, termasuk praktik grooming, serta menyediakan ruang pengaduan yang aman bagi santri.
Dalam penerapannya, sistem perlindungan santri dibangun melalui empat pilar utama, yakni kebijakan, sumber daya manusia, prosedur, dan akuntabilitas.
Keempat pilar tersebut kemudian dijalankan melalui lima mekanisme yang saling berkaitan.
Pertama, SafeNorma, yakni penyusunan prinsip dan aturan perlindungan santri yang berlandaskan nilai keagamaan, kepentingan terbaik bagi anak, nondiskriminasi, kerahasiaan, serta keberpihakan kepada korban.
Kedua, SafeKader, yang mengatur proses rekrutmen personel secara aman serta pelatihan berkala bagi pengasuh, pembina asrama, dan anggota satuan tugas perlindungan anak.
Ketiga, SafeLapor, yaitu penyediaan saluran pengaduan internal dan eksternal yang mudah dijangkau. Mekanisme ini mencakup kanal Telepontren, web, AMAN, serta layanan SAPA 129.
