Gubernur Herman Deru: Sumsel Siap Jadi Role Model Obligasi Daerah Demi Wujudkan Janji Pembangunan
“Agar daerah bisa maju, maka daerah dapat menerbitkan obligasi daerah. Kami dari Fraksi Golkar sedang menggodok hal ini. Saya berharap tahun ini obligasi daerah dapat menjadi undang-undang,” ujar Melchias.
Ia mengakui proses penerbitan obligasi daerah tidak mudah sehingga membutuhkan masukan dari kepala daerah dan berbagai pemangku kepentingan agar regulasi yang disusun tepat dan tidak memberatkan daerah.
Sebagai informasi, obligasi daerah merupakan salah satu sumber pinjaman daerah jangka menengah dan panjang yang berasal dari masyarakat. Sejumlah negara, seperti Jepang dan Senegal, telah lebih dahulu menerapkan skema tersebut.
Sementara itu, Ketua Panitia Pelaksana, Kemas Umar Jaya Negara, menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah mendukung terselenggaranya kegiatan tersebut. “Terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini di Bumi Sriwijaya,” katanya.
Apabila regulasi obligasi daerah berhasil diselesaikan, Sumsel yang telah menyatakan kesiapan berpeluang menjadi daerah percontohan nasional.
Skema ini diharapkan dapat memberikan ruang gerak lebih luas bagi pemerintah daerah dalam membiayai pembangunan serta merealisasikan program-program yang telah dijanjikan kepada masyarakat.
Kegiatan itu turut dihadiri Ketua Fraksi Partai Golkar sekaligus Ketua Badan Penganggaran MPR RI, Melchias Markus Mekeng, Wakil Gubernur Sumsel Cik Ujang, para kepala daerah se-Sumsel, ketua DPRD kabupaten/kota se-Sumsel, Forkopimda, pimpinan BUMN dan BUMD, serta kalangan akademisi. Total sekitar 200 peserta hadir dalam kegiatan yang digelar di Bumi Sriwijaya tersebut.(YL)
