Kapolda Sumsel Janji Evaluasi Total Bentrokan di Depan Mapolda, Tuntutan Copot Dirintelkam Jadi Sorotan
Pernyataan Kapolda Sumsel itu menjadi komitmen yang ditunggu realisasinya. Evaluasi diharapkan dapat menjelaskan bagaimana bentrokan bisa terjadi di depan Mapolda Sumsel, langkah pengamanan yang telah dilakukan, serta apakah terdapat kekurangan prosedur atau koordinasi yang perlu dipertanggungjawabkan.
Koalisi Pers Sumsel masih menunggu hasil evaluasi dan tindak lanjut resmi atas tuntutan pencopotan Direktur Intelkam. Janji evaluasi menyeluruh tersebut belum berarti tuntutan pencopotan telah dipenuhi.
Karena itu, hasil evaluasi dinilai perlu memberikan kejelasan mengenai tanggung jawab setiap fungsi yang berkaitan dengan pengamanan, berdasarkan fakta dan hasil pemeriksaan.
Dalam kesempatan yang sama, Rony menegaskan pentingnya hubungan kemitraan antara kepolisian dan insan pers. Ia meminta dukungan media agar kepolisian dapat terus menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat.
“Saya minta bantuan dan dukungan pers, media yang selama ini dan ke depan akan terus menjadi mitra kami. Saya pastikan selama saya bertugas di sini, Sumsel, pers akan menjadi mitra kami dalam tugas melayani, melindungi, mengayomi masyarakat,” ujarnya.
Koalisi Pers Sumsel memandang kemitraan tersebut harus disertai perlindungan nyata terhadap jurnalis yang menjalankan tugas jurnalistik. Wartawan memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi kepada publik sekaligus menjalankan fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kekuasaan.
Hubungan kemitraan antara pers dan kepolisian tidak boleh mengurangi independensi media dalam menjalankan tugasnya, termasuk ketika melakukan peliputan terhadap institusi penegak hukum.
Apabila hasil penyidikan menemukan adanya tindakan yang menghalangi kerja jurnalistik, penanganannya perlu mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers serta ketentuan pidana lain yang relevan sesuai fakta dan bukti yang ditemukan.
Aksi solidaritas yang diikuti lebih dari 200 peserta tersebut menegaskan bahwa kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa harus ditangani secara transparan. Peristiwa itu tidak hanya menyangkut keselamatan pekerja media, tetapi juga berkaitan dengan kemerdekaan pers dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi.
Koalisi Pers Sumsel menyatakan akan terus mengawal perkembangan penanganan perkara, termasuk proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, pengungkapan kemungkinan aktor intelektual, serta realisasi evaluasi menyeluruh yang dijanjikan Kapolda Sumsel.
Evaluasi fungsi intelijen dan pengamanan juga menjadi perhatian, terutama untuk memastikan langkah antisipasi dan koordinasi berjalan sesuai prosedur serta mencegah kejadian serupa terulang.
Kini, janji Kapolda Sumsel untuk mengevaluasi bentrokan di depan Mapolda menjadi perhatian publik. Koalisi Pers Sumsel menantikan hasil evaluasi, kejelasan pertanggungjawaban, serta penanganan hukum yang transparan terhadap kekerasan yang menimpa jurnalis dan mahasiswa.(YL)
