Kapolda Sumsel Janji Evaluasi Total Bentrokan di Depan Mapolda, Tuntutan Copot Dirintelkam Jadi Sorotan
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) Irjen Pol Rony Samtana berjanji melakukan evaluasi menyeluruh terhadap bentrokan di depan Mapolda Sumsel yang berujung pada kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa. Pernyataan tersebut disampaikan saat menemui lebih dari 200 peserta aksi solidaritas pers dari Koalisi Pers Sumsel, Kamis (15/10/2026).
Dalam aksi solidaritas pers tersebut, massa mendesak Polda Sumsel mengusut tuntas kekerasan terhadap jurnalis, mengungkap seluruh pihak yang terlibat, serta menelusuri kemungkinan adanya aktor intelektual di balik bentrokan.
Selain mendesak penegakan hukum, Koalisi Pers Sumsel juga menyoroti fungsi intelijen dan pengamanan aksi massa. Salah satu tuntutan yang disuarakan adalah pencopotan Direktur Intelkam Polda Sumsel sebagai bagian dari pertanggungjawaban atas peristiwa tersebut.
Kapolda Sumsel menemui peserta aksi sekitar pukul 14.50 WIB setelah massa berorasi selama lebih dari satu jam. Rony datang didampingi Dirbinmas dan Dansatbrimobda Sumsel, kemudian berdialog bersama para pimpinan organisasi media dan organisasi jurnalis di gerbang Mapolda Sumsel.
Dalam pertemuan tersebut, Rony menyampaikan bahwa para korban telah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Ia juga mengungkapkan perkembangan penanganan perkara, termasuk satu orang yang telah diamankan dan dua orang lainnya yang disebut telah menyerahkan diri.
“Berdasarkan instruksi Kapolri dan apa yang kami lakukan, semua korban diberikan perawatan terbaik di RS Bhayangkara. Satu orang pelaku sudah diamankan. Terbaru, dua orang sudah menyerahkan diri,” kata Rony.
Meski demikian, Koalisi Pers Sumsel menegaskan bahwa penanganan kasus kekerasan terhadap jurnalis dan mahasiswa harus mengungkap seluruh rangkaian kejadian. Proses hukum diharapkan tidak berhenti pada pihak-pihak yang telah diamankan atau menyerahkan diri.
Kepolisian juga didesak mengidentifikasi seluruh pihak yang terlibat, mendalami kronologi bentrokan, serta menyelidiki kemungkinan adanya pihak lain yang berperan dalam peristiwa tersebut.
Dugaan keterlibatan pihak tertentu harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah. Transparansi penanganan perkara menjadi penting untuk memastikan proses hukum berjalan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
Tuntutan pencopotan Direktur Intelkam Polda Sumsel menjadi salah satu perhatian utama dalam aksi solidaritas pers. Koalisi Pers Sumsel meminta evaluasi terhadap fungsi intelijen dan pengamanan, terutama mengenai langkah antisipasi serta koordinasi untuk mencegah bentrokan.
Menanggapi tuntutan tersebut, Rony menyatakan akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kejadian bentrokan, termasuk persoalan yang berkaitan dengan tuntutan terhadap pejabat terkait.
“Terkait pencopotan Dirintel dan semua kejadian bentrok, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh. Kejadian ini tidak boleh terulang lagi. Kita akan lawan premanisme,” tegasnya.
