Gerak Nusantara Sumsel Kecam Premanisme di Mapolda , Desak Kapolda Sumsel Bertindak dalam 7 Hari
PALEMBANG, SRIWIJAYATERKINI.CO – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Gerak Nusantara Sejahtera Sumatera Selatan mengecam dugaan aksi premanisme, intimidasi, dan kekerasan terhadap mahasiswa yang menyampaikan aspirasi di depan Markas Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (Mapolda Sumsel).
Organisasi tersebut juga menyatakan dukungan penuh terhadap gerakan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus serta mendesak Kapolda Sumsel mengambil langkah tegas untuk mengusut insiden yang terjadi di kawasan Mapolda Sumsel.
Pernyataan sikap itu disampaikan di Palembang, Rabu (14/10/2026). DPD Gerak Nusantara Sejahtera Sumsel menilai dugaan kekerasan terhadap mahasiswa yang tengah menyuarakan aspirasi merupakan persoalan serius yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan sesuai ketentuan hukum.
Dalam pernyataan tertulisnya, organisasi tersebut menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang wajib dihormati dan dilindungi.
Hak tersebut dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.
DPD Gerak Nusantara Sejahtera Sumsel menilai mahasiswa memiliki peran strategis dalam menjaga demokrasi, menyampaikan kritik, serta mengawasi jalannya pemerintahan dan penegakan hukum.
Cipayung Plus yang terdiri dari PMII, GMNI, GMKI, HMI, PMKRI, KAMMI, IMM, SEMMI, dan LMND merupakan bagian dari elemen mahasiswa yang aktif menyuarakan berbagai persoalan publik.
Karena itu, organisasi tersebut meminta agar penyampaian aspirasi mahasiswa secara damai tidak dihadapkan pada ancaman, intimidasi, maupun tindakan kekerasan.
Menurut mereka, perbedaan pandangan seharusnya disikapi melalui dialog dan mekanisme hukum, bukan dengan tindakan yang dapat menghambat kebebasan berpendapat.
DPD Gerak Nusantara Sejahtera Sumsel juga menegaskan bahwa dugaan kekerasan yang terjadi sebelum mahasiswa menyampaikan orasi perlu menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.
Mereka meminta kepolisian menelusuri rangkaian peristiwa secara menyeluruh agar fakta yang sebenarnya dapat terungkap dan pihak yang terbukti bertanggung jawab dapat diproses sesuai hukum.
Selain mengecam dugaan aksi premanisme di Mapolda Sumsel, DPD Gerak Nusantara Sejahtera Sumsel menyampaikan tiga tuntutan utama kepada Kapolda Sumatera Selatan.
Pertama, meminta kepolisian mengusut tuntas insiden tersebut, termasuk mengidentifikasi pelaku di lapangan dan pihak lain yang terbukti terlibat.
Kedua, mendesak pemeriksaan terhadap setiap oknum yang diduga melakukan pembiaran ketika insiden berlangsung di depan gerbang Mapolda Sumsel.
Ketiga, meminta kepolisian menjamin perlindungan bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang menyampaikan pendapat di muka umum, agar terbebas dari intimidasi maupun tindakan kriminalisasi.
